G30S/PKI merupakan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Para pahlawan rela berkorban jiwa dan raga atas nama bangsa Indonesia. Untuk mengenang momen tersebut, setiap 30 September diperingati sebagai hari G30S/PKI. 

Kejadian yang sudah terjadi 56 tahun lalu itu masih menjadi hal yang selalu dikenang masyarakat Indonesia. Pasalnya, banyak anggota keamanan yang meninggal dunia termasuk beberapa perwira Tinggi TNI AD Indonesia. 

Peristiwa pada 1965 itu merupakan bentuk gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara yang menganut ideologi komunis. Gerakan ini dipimpin DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Baca juga : Momentum Terapkan Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Lantas, apa itu paham komunis, sehingga bangsa Indonesia tidak menginginkan paham ini diterapkan?

Pengertian Komunis

Dikutip dari National Geographic Society, Komunisme adalah bentuk pemerintahan yang paling erat kaitannya dengan ide-ide Karl Marx, yang diuraikannya dalam Manifesto Komunis ditulis tahun 1848. 

Komunisme didasarkan pada tujuan untuk menghilangkan pertikaian kelas sosial ekonomi dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Di mana setiap orang berbagi manfaat dari pekerjaan dan negara mengendalikan semua properti dan kekayaan.

Baca juga : Peringati G30S/PKI, Firli Sebut Korupsi Laten Seperti Komunis Laten

Marx percaya kapitalisme, dengan penekanannya pada keuntungan dan kepemilikan pribadi, menyebabkan ketidaksetaraan di antara warga negara. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk mendorong sistem yang mempromosikan masyarakat tanpa kelas di mana setiap orang berbagi manfaat dari tenaga kerja dan pemerintah negara mengendalikan semua properti dan kekayaan. 

Tidak seorang pun akan berusaha untuk bangkit di atas yang lain, dan orang-orang tidak akan lagi dimotivasi oleh keserakahan. Kemudian, komunisme akan menutup kesenjangan antara kaya dan miskin, mengakhiri eksploitasi pekerja, dan membebaskan orang miskin dari penindasan.

Masyarakat ideal Marx memastikan kesetaraan dan keadilan ekonomi. Marx percaya bahwa kepemilikan pribadi atas properti mempromosikan keserakahan, dan dia menyalahkan kapitalisme atas masalah-masalah masyarakat. 

Baca juga : Isu Kebangkitan PKI Pakai Indikator yang Keliru

Paham ini menyalahkan kapitalisme yang ditandai Revolusi Industri. Munculnya pabrik-pabrik, ketergantungan pada mesin, dan kemampuan produksi massal menciptakan kondisi yang mendorong penindasan dan mendorong perkembangan kaum proletar atau kelas pekerja.

Sederhananya, dalam sistem kapitalis, pabrik-pabrik mendorong ekonomi, dan segelintir orang kaya memiliki pabrik-pabrik. Ini menciptakan kebutuhan sejumlah besar orang  bekerja untuk pemilik pabrik. 

Dalam lingkungan ini, segelintir orang kaya mengeksploitasi para buruh, yang harus bekerja untuk hidup. Jadi, Marx menguraikan rencananya untuk membebaskan kaum proletar, atau membebaskan mereka dari beban kerja. Idenya tentang utopia adalah tanah tempat orang bekerja sesuai kemampuan mereka dan setiap orang berbagi kekayaan.

Baca juga : Isu Komunis Sengaja Digulirkan

Jika pemerintah mengendalikan ekonomi dan orang-orang melepaskan properti mereka kepada negara, tidak ada satu kelompok orang pun yang dapat bangkit di atas yang lain. Marx menggambarkan cita-cita ini dalam Manifestonya, tetapi praktik komunisme jauh dari cita-cita tersebut. 

Selama sebagian besar abad ke-20, sekitar sepertiga penduduk dunia tinggal di negara penganut paham komunis, negara-negara yang diperintah oleh para pemimpin diktator yang mengendalikan kehidupan orang lain. Para pemimpin komunis menetapkan upah, mereka menetapkan harga, dan mereka mendistribusikan kekayaan. 

Bertolak dari penjabaran di atas, tentu akan terlihat mengapa paham tersebut dilarang di Indonesia. Karena komunis mementingkan kepentingan secara umum dan untuk negara, sehingga hak-hak secara individu akan ditolak apabila tidak memberikan keuntungan untuk umum. 

Selain itu, komunisme juga membunuh rasa nasionalis karena di dalam komunisme semua hal diatur negara. Apa yang negara katakan harus diikuti dan hal itu  mengarah kepada sebuah kediktatoran dalam kekuasaan negara.

Meskipun bangsa Indonesia sudah melewati sebuah gerakan radikal dalam peristiwa 30 September 1965 untuk menanamkan paham Komunis ini, kita harus selalu waspada akan muncul kembalinya paham ini. Oleh karena itu, berikut beberapa cara untuk mencegahnya

6 langkah mencegah paham komunisme di Indonesia

1. Pendidikan dan Penyadaran Ideologi

Penting untuk meningkatkan pendidikan tentang bahaya ideologi totaliter seperti komunisme. Kurikulum pendidikan harus mengajarkan sejarah, terutama mengenai dampak negatif komunisme di berbagai negara dan sejarah kelam gerakan komunis di Indonesia, seperti G30S/PKI.

2. Memperkuat Nilai-nilai Pancasila

Pancasila sebagai ideologi negara harus terus disosialisasikan dan ditanamkan pada masyarakat. Pancasila menekankan kebhinnekaan, kemanusiaan, dan persatuan, yang bertentangan dengan ideologi komunisme.

3. Penegakan Hukum

Pemerintah harus secara tegas melarang segala bentuk penyebaran ideologi komunisme, sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ajaran komunisme, marxisme, serta leninisme.

4. Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Komunisme sering tumbuh subur di masyarakat yang mengalami ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan sosial. Dengan memperkuat ekonomi rakyat, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan lapangan kerja yang adil, maka daya tarik ideologi ekstrem, termasuk komunisme, bisa diminimalisir.

5. Kebebasan Beragama dan Pemahaman Keagamaan

Agama menjadi salah satu penangkal kuat terhadap komunisme yang umumnya bersifat ateistik. Memperkuat nilai-nilai agama yang sejalan dengan Pancasila bisa menjadi cara efektif dalam menangkal ideologi komunisme.

6. Peningkatan Dialog Politik yang Sehat

Mendorong kebebasan berpendapat yang sehat dan demokratis bisa mengurangi ketertarikan terhadap ideologi otoriter. Ruang diskusi politik yang terbuka dan inklusif akan memberikan jalan untuk menyelesaikan konflik ideologi melalui jalur demokratis.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ideologi komunisme tidak memiliki ruang untuk berkembang di Indonesia. (Z-3)