PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menilai penambahan jumlah komisi di DPR belum tentu efektif dalam membantu kerja-kerja para wakil rakyat. Pasalnya, penambahan jumlah komisi lebih berorientasi pada pembagian kekuasaan.

"Hal ini agar sebaran kekuasaan partai koalisi mendapatkan kursi baru di parlemen. Tujuannya apakah efektif, ya belum tentu juga," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (25/9/2024).

Feri menambahkan, mekanisme penambahan komisi di DPR sangatlah mudah. Menurut dia, hal itu cukup diatur oleh internal pimpinan DPR tanpa melalui serangkaian keputusan yang rumit.

Baca juga : Jelang Berakhirnya Masa Jabatan, DPR Kerja Ugal-Ugalan

"Bisa dibentuk melalui peraturan Internal dan kebijakan pimpinan DPR. Jadi mudah," ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI mengungkap adanya wacana penambahan jumlah komisi di DPR. Penambahan itu disebut seiring dengan rencana bertambahnya kabinet dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkap, peluang tersebut tak terlepas dari pengesahan RUU tentang Kementerian Negara, yang salah satunya jumlah pos menteri nantinya berdasarkan kebutuhan presiden. (Far/P-3)