Pemerintah Diminta Tak Berlebihan Menggunakan APBN untuk Pembangunan IKN

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Mereka meminta pemerintah tidak menggunakan APBN dalam jumlah besar untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Dana APBN masih dibutuhkan untuk hal lain, seeperti membantu masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan," kata Daud, koordinator aksi, Rabu (19/6).

• Pembangunan IKN untuk Kepentingan Nasional, Bangun Kepercayaan Diri Indonesia

Dalam aksi itu, mereka juga meminta Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal mendatangkan investor untuk IKN.

Jaringan aktivis menggelar aksi damai di depan kantor Kemenko Marves. Foto: tangkapan layar.

"Proyek IKN tidak ada investor sama sekal. Beliau tidak layak memimpin Kemenko Marves," ungkap Daud dalam orasinya.

• Tepis Isu Miring, Otorita Sebut Lahan IKN Diperebutkan Investor

Menurut Daud, sejumlah Negara dalam memindahkan Ibu Kota Negara seperti Nypydaw Myanmar, Brasilia Brasil, Mesir, Islamabad Pakistan, Canberra Australia, New Delhi India,Astana Kazakstan, New York Ke Philadelpia ke Wahington DC Amerika Serikat butuh waktu puluhan tahun.

"Itu pun yang jarak tempuhnya masih bisa lewat darat beberapa Jam, sementara IKN ini jaraknya antarpulau yang butuh waktu, biaya, dan energi yang sangat besar," ungkapnya.