SUPRATMAN Andi Agtas resmi menjadi Menteri Hukum dan Ham. Seusai acara serah terima jabatan (sertijab), Selasa (20/8), ia menyebutkan hal yang menjadi prioritasnya dalam menjabat selama dua bulan ke depan. 

"Ya prioritasnya itu tadi petunjuk Presiden tadi pagi agar semua UU yang sekarang ini lagi dibahas di DPR, terutama yg menjadi perhatian presiden itu UU koperasi yang seluruh pasalnya dibatalkan oleh MK," Ucap Supratman, Selasa (20/8).

Supratman menyampaikan, ke depannya akan bekerja sama dengan seluruh jajaran Kemenkumham. Hal tersebut untuk mewujudkan program atau fokus yang telah dikerjakan oleh Yasona Laoly yang sebelumnya menjabat sebagai Kemenkumham.

Baca juga : IKAPI Sambut Permenkumham 15/2024, Pencipta dan Penerbit Lebih Dihargai

"Dengan sisa masa kerja 2 bulan ke depan, tentu tidak akan banyak yang berubah. Selain itu, apa yang sudah dikerjakan oleh Prof Yasonna tentu menjadi kewajiban saya untuk melanjutkannya," pungkas Supratman.

Supratman meminta kepada segenap jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk berkolaborasi demi kemajuan pelayanan publik. Ia tidak ingin ada perpecahan karena pergantian pimpinan.

“Prinsip keberhasilan hanya satu yaitu kolaborasi. Tanpa kolaborasi tidak bisa kita berhasil. Saya tidak ingin di antara kita ada perpecahan karena pergantian pimpinan,” ujarnya.

Baca juga : Kekayaan Intelektual Berpotensi Dongkrak Ekonomi Nasional

Mantan anggota DPR ini mengatakan akan melanjutkan seluruh capaian yang telah diraih Kemenkumham pada era Yasonna. Menurutnya pimpinan dapat berganti, tetapi kinerja harus tetap berkelanjutan.

“Seluruh jajaran Kemenkumham, saya berharap apa yang dicapai oleh Yasonna mari kita lanjutkan. Yang kurang kita perbaiki,” tuturnya.

Ia mengaku dititipkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang di parlemen. Salah satunya, UU tentang Perkoperasian yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal koperasi merupakan salah satu sokoh guru perekonomian Indonesia.

Baca juga : Menkumham Lantik Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual

“UU ini menjadi perhatian. Saya harapkan Kepala BPHN dan Dirjen PP untuk berkomunikasi bersama Parlemen, baik di Komisi VI maupun Badan Legislasi,” pintanya.

Sementara itu Yasonna Laoly, pada momen yang sama, mengungkapkan terima kasihnya kepada seluruh jajaran Kemenkumham. Bagi dia, seluruh catatan baik Kemenkumham berhasil didapatkan karena kekompakkan dan kerja sama.

“Tidak mungkin menteri bekerja sendiri. Kekompakkan dan kebersamaan kita telah mengukir catatan-catatan baik selama saya memimpin Kementerian ini. Terima kasih untuk kerja keras dan dukungannya,” ungkap Yasonna.

Menkumham periode 2014-2024 ini mengajak jajaran Kemenkumham, mulai dari pimpinan tinggi hingga pegawai, untuk memberikan dukungan kepada Supratman sebagai Menteri Hukum dan HAM yang baru.

Adapun Supratman adalah politisi asal Sulawesi Tengah. Sebelum menjadi Menteri Hukum dan HAM, pria kelahiran 28 September 1969 ini memiliki pengalaman sebagai seorang advokat, akademisi, dan politikus. Ia kemudian dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM pada 19 Agustus 2024. (P-5)