janda303 login - Tak Seperti Anies, Heru Budi Mampu Lanjutkan Warisan Jokowi di Jakarta
2024-10-07 23:16:53
Tak Seperti Anies, Heru Budi Mampu Lanjutkan Warisan Jokowi di Jakarta
Rabu, 27 Maret 2024 – 15:45 WIB![Tak Seperti Anies, Heru Budi Mampu Lanjutkan Warisan Jokowi di Jakarta](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/03/27/ketua-dpp-psi-william-aditya-sarana-di-dpw-psi-dki-jakarta-t-nns2.jpg)
![Facebook JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-facebook.png)
![Twitter JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/img/share-tw-x-min.png)
![Pinterest JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-pinterest.png)
![LinkedIn JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-linkedin.png)
![Whatsapp JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-whatsapp.png)
![Telegram JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-telegram.png)
jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebutkan bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono cukup mampu memimpin Jakarta dengan baik.
Heru dinilai bisa melanjutkan warisan (legacy) dari kebijakan Joko Widodo (2012-2014) saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Meski ditunjuk oleh Presiden Jokowi, Heru dianggap mampu mengakselerasi kebijakan yang bersentuhan dengan rakyat.
Baca Juga:- Pidato Anies di Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024: Singgung Keterlibatan Paman Gibran
“Pertama kali beliau melanjutkan normalisasi yang selama bertahun-tahun sebenarnya mandek di zaman Pak Anies (Gubernur DKI 2017-2022),” ucap Ketua DPP PSI William Aditya Sarana di DPW PSI DKI Jakarta pada Selasa (26/3).
William mengatakan, Heru dalam waktu yang singkat langsung melanjutkan proyek normalisasi untuk menekan ancaman banjir di sekitar Sungai Ciliwung.
Bahkan Heru juga merampungkan proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) Jakarta Timur.
Baca Juga:- Bicara di MK, Anies Blak-blakan Sebut Pilpres 2024 Tidak Jujur dan Adil
“Penuntasan banjir itu Pemerintah DKI tidak boleh berbeda dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat punya kebijakan normalisasi, artinya Gubernur DKI Jakarta juga harus taat dengan normalisasi,” kata dia.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu menyindir Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan yang kerap berbeda kebijakan dengan pemerintah pusat. Salah satunya, masalah normalisasi dan naturalisasi.