mimpi ketinggalan bis

bigtoto - Gegara Haji, KPK Diminta Proses Gus Yaqut dan Rahmat Dasuki

2024-10-06 16:19:58

bigtoto,erek2 22,bigtoto
JPNN.com » Nasional » Hukum » Gegara Haji, KPK Diminta Proses Gus Yaqut dan Rahmat Dasuki

Gegara Haji, KPK Diminta Proses Gus Yaqut dan Rahmat Dasuki

Selasa, 30 Juli 2024 – 16:00 WIB Gegara Haji, KPK Diminta Proses Gus Yaqut dan Rahmat DasukiFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comSekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Antikorupsi (ALMASI) menggelar aksi demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/7). Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Antikorupsi (ALMASI) menggelar aksi demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/7).

Massa mendesak KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Mengingat, saat ini Pansus Angket Haji juga tengah bergulir di DPR RI.

"KPK segera periksa dan tangkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki," kata Koordinator Eksekutif ALMASI Andi Isa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7).

Baca Juga:
  • Pernyataan Nusron Wahid Terhadap Gus Yahya Cenderung Bermuatan Dendam Pribadi

Andi menjelaskan, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan Saiful Rahmat Dasuki tidak profesional serta tidak becus memimpin Kementerian Agama. Hal itu terlihat dari carut marut pelaksanaan ibadah haji 2024, terutama dugaan korupsi kuota yang membuat prihatin.

Ditambah lagi, lanjut Andi, adanya dugaan skandal pemborosan uang rakyat lebih dari Rp 13 miliar hanya untuk belanja mobil dinas di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Karena itu, KPK harus segera diusut tuntas.

"Uang rakyat hasil keringat rakyat bukan untuk kemewahan para pejabat," tegasnya.

Baca Juga:
  • Konon, Kemenag Tak Pernah Buat Instruksi Puji Keberhasilan Haji 2024

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Tim Pansus Haji DPR untuk secara transparan kepada masyarakat hasil kinerjanya secara profesional, atas segudang masalah yang terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 jangan ada yang ditutupi termasuk temuan dugaan korupsi jual beli kuota haji.

"Anggota DPR RI digaji dari uang rakyat harus berpihak kepada rakyat jangan sampai masuk angin," ujar Andi.