NUSANTARA, KOMPAS.com -Angka stunting di wilayah deliniasi Ibu Kota Nusantara (IKN) per Agustus 2024 sebesar 30 persen.

Ini artinya, stunting di IKN berada di atas rata-rata angka Nasional yakni 21,6 persen menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Angka ini disusun berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Otorita IKN (OIKN), dan pendampingan dari Kemenko PMK, Sekretariat Wakil Presiden, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Selain angka stunting, hasil pemetaan OIKN menunjukkan temuan, jumlah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah atau desil 1 sebanyak 4.168 Kepala Keluarga (KK).

Baca juga: Akhirnya, Investor Asing Masuk IKN, Benamkan Modal Rp 930 Miliar

Sementara untuk pendidikan dan kompetensi dinilai rendah dan membatasi akses hanya pada pekerjaan yang low-skilleddan low-paying.

Terdapat 36 persen KK berpendidikan terakhir setingkat Sekolah Dasar (SD) dan 60 persen KK berpendidikan terakhir setara Sekolah Menengah.

Dalam pasar kerja terbuka, tentu saja hal ini berpotensi mengakibatkan tertinggalnya masyarakat lokal.

Demikian halnya dengan kualitas lingkungan hidup dan akses pada layanan dasar yang menjadi faktor penentu Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan produktif, juga masih rendah.

Akses terhadap air bersih masih terbatas bagi 2.000 KK saja. Warga hanya dapat mengonsumsi Sumber Air Tidak Terlindungi, Air Permukaan dan Air Hujan.

Sementara di sisi lain, lebih dari 500 KK tidak memiliki akses pada jamban umum.

Baca juga: IKN Butuh 200.000 Pekerja Konstruksi, Mandor Pintar Institute Dimulai

Guna mengatasi masalah ini, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin, menandatangani perjanjian Kerjasama terkait pembangunan kesejahteraan sosial berbasis data P3KE di wilayah IKN.

Data tersebut merupakan hasil dari sensus keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN dan di triangulasi dengan data NIK dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos.

Data P3KE berisi berbagai macam indikator kesejahteraan termasuk latar belakang pendidikan, mata pencarian, hingga kualitas hunian dan sanitasi.

“Dari data tersebut OIKN dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat,” imbuh Alimuddin, Selasa (3/9/2024).

Alimuddin berpendapat, pembangunan di IKN tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun manusianya.

Baca juga: Bukan di Kompleks Parlemen, DPR Rapat Bareng OIKN di Hotel Bintang 5

Salah satu isu yang penting adalah mengentaskan kemiskinan dan mengatasi masalah stunting.

OIKN pun telah memetakan kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan SDM berbasis data by name by address (BNBA) yang bersumber dari Data Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Terkait hal itu, Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya memastikan untuk selalu mengawal perkembangan potensi dan daya saing masyarakat di IKN.

“Dengan hasil pemetaan data dan Rapat Koordinasi Peningkatan SDM IKN, Kemenko PMK dan OIKN akan menyelenggarakan Rakor teknis tingkat pusat dalam waktu singkat,” pungkasnya.