Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Kerja/Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (JKK/KK Sosek) Indonesia, Amran, menilai Persidangan Sekretariat Bersama (Sekber) JKK/KK Sosek Indonesia-Malaysia (Malindo) memiliki peran penting bagi kedua negara. Dalam agenda ini dibahas isu-isu sosial ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Persidangan ini juga merupakan jembatan bagi rencana pelaksanaan persidangan Sosek Malindo tingkat Provinsi/Negeri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia," ujarnya di Ballroom Hotel The Malioboro, Yogyakarta, Rabu (5/6).

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini berharap persidangan kali ini dapat membahas isu-isu sosial ekonomi yang tertunda serta isu-isu baru yang menjadi perhatian ke depan.

Di samping itu juga dibahas pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Lintas Batas Negara (LBN) bagi kendaraan Malaysia yang melintas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Aruk, dan Badau.

Sidang kali ini juga mengulas penetapan Pintu Masuk Antarabangsa (PMA) Darat Serudong, Kalabakan Sabah-Sei Menggaris, Provinsi Kaltara di Titik A708, dan perkembangan pembahasan pembukaan laluan penerbangan antar bangsa.

Tak hanya itu saja, rencana kunjungan lapangan Sekretariat Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)-Peringkat Negeri Sarawak ke Sei Kelik-Lacau dan Temajuk-Telok Melano, juga turut ditelaah.

Amran menyampaikan harapannya agar beberapa isu tersebut mendapat apresiasi bersama guna menyelesaikan masalah dan mempererat kerja sama sosial ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.

"Mengingat pentingnya persidangan ini, saya berharap kita akan dapat menghasilkan beberapa rekomendasi penting dan signifikan untuk mendukung pelaksanaan persidangan keberhasilan sidang-sidang KK/JKK Sosek Malindo di masa yang akan datang," pungkas dia.